Azyumardi Azra dan Sikap Mental Konspiratif

Catatan Asro Kamal Rokan

KETIKA dipercaya memimpin Dewan Pers, Mei 2022, banyak harapan masyarakat pers pada Prof. Dr. Azyumardi Azra, terutama untuk memperkuat kebebasan pers. Prof Edi – begitu biasa disapa – dikenal independen, sangat kritis, prodemokrasi, dan tentu cendekiawan. Ini modal besar sebagai penjaga yang tangguh kebebasan pers dari berbagai intervensi dan tekanan.

Empat bulan setelah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers dari unsur masyarakat, Prof Edi wafat, Ahad (18 September 2022) pukul 12.30 di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Keterangan resmi Rumah Sakit Serdang, yang dikutip Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Ahad, menyebutkan Prof Edi menderita kelainan jantung.

Pada Jumat (16/9/22) dalam penerbangan Jakarta ke Kuala Lumpur, Prof Edi mendadak sesak nafas dan dipasang oksigen. Tiba di bandar udara KLIA, cendekiawan Muslim itu dilarikan ke RS Serdang untuk perawatan lanjutan. Penasehat Ikatan Setiakawan WartawanMalaysia-Indonesia (ISWAMI), Datuk Zakaria Abdul Wahab, setelah mendapat info, langsung ke RS Serdang. Menurutnya, Prof Edi dalam kondisi tidak sadar. Mantan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Bernama tersebut terus memberikan kabar kepada kami melalui WhatsApp Group.

Dan, Ahad siang, kabar meninggalnya Prof Edi kami terima. Innalillahiwainnailaihirojiun, telah pergi seorang guru, cendekiawan, dan sahabat baik. Tokoh sederhana, yang kepadanya wibawa, marwah, dan martabat pers diharapkan semakin tegak, semakin independen.

Prof Azyumardi berada di Malaysia, memenuhi undangan sebagai pembicara seminar internasional Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) di Bangi Convention Center, Kajang, Malaysia, Sabtu (17/9). Seminar ini bertema “Masa Depan Peradaban Kosmopolitan Islam – Membina Optimistik Generasi Baharu”. Prof Edi akan berbicara pada sesi pertama, Sabtu pagi, membawa makalah berjudul “ Nusantara untuk Kebangkitan Peradaban: Memperkuat Optimisme dan Peran Umat Islam Asia Tenggara”. Makalah tersebut tidak sempat dibacakan Prof Edi, selamanya.

Dalam makalah 22 halaman, yang diedarkan kepada peserta muktamar ABIM, Prof Edi membahas potensi kebangkitan peradaban Muslim. Secara demografis di seluruh dunia, tulis Prof Azyu, jumlah kaum Muslimin meningkat secara signifikan, diperkirakan lebih dari 1,9 milyar jiwa (2022), agama kedua terbesar setelah Kristianitas (Katolik dan Protestan digabungkan). Dengan jumlah terus meningkat itu, kaum Muslim memiliki potensi kian besar pula; tidak hanya untuk membangun peradaban Muslim, tetapi juga pada peradaban dunia secara keseluruhan.

Tetapi potensi itu belum bisa diwujudkan, belum dapat menjadi aset, bahkan sering lebih merupakan liabilities. Ini karena kebanyakan penduduk Muslim tinggal di negara-negara kerkembang, bahkan terkebelakang. Kondisi pendidikan tidak kompetitif, di bawah standar. Banyak murid putus sekolah. Tidak punya masa depan untuk memajukan diri sendiri, apalagi peradaban Muslim dan peradaban dunia.

Baca Juga Sekali Merdeka Tetap Merdeka : Wartawan Never Die
Ada negara-negara Muslim kaya berkat minyak, mendatangkan windfall terus menerus karena kenaikan BBM. Tetapi, tulis Prof Edi, windfall tersebut justru menambah beban negara-negara Muslim yang tidak memiliki sumber alam BBM. Sebaliknya, mereka mensubsidi negara-negara kaya minyak tersebut. Windfall itu tidak mengalir ke negara-negara Muslim miskin dalam bentuk grant atau investasi. Jika ada, jumlahnya tidak signifikan, boleh dikatakan hanya berupa tetesan belaka.

Karena itulah, menurut Prof Edi – yang meraih gelar Master of Art (MA) di Universitas Columbia tahun 1988 — negara-negara Muslim yang miskin atau berkembang harus mengandalkan sumber-sumber lain, termasuk menambah utang dari negara-negara atau lembaga-lembaga keuangan Barat seperti World Bank dan IMF. Keadaan ini menambah ketergantungan pada Barat, yang ini memiliki implikasi ekonomis, politis, dan bahkan psikologis di kalangan umat Islam.

Salah satu dampak psikologis itu, tulis Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, menguatnya sikap mental konspiratif; bahwa para penguasa negara-negara Muslim berkolaborasi dengan Barat, misalnya, mengembangkan ekonomi pasar yang liberal di negara-negara Muslim dengan mengorbankan potensi-potensi ekonomi dalam masyarakat Muslim sendiri. Dampak lebih lanjut dari psikologi konspiratif ini dengan segera mengalir ke dalam kehidupan politik, dalam bentuk ketidakpercayaan pada rezim berkuasa, yang dapat mendorong instabilitas politik di banyak negara Muslim.

Menurut Prof Edi, psikologi konspiratif lebih jauh lagi menjadikan kalangan Muslim—khususnya sebagian ulama, pemikir dan aktivis Muslim—terperangkap ke dalam sikap defensif, apologetik, dan reaksioner; terpenjara ke dalam enclosed mind atau captive mind, mentalitas tertutup yang penuh kecurigaan dan syak wasangka.

Akibatnya, tulis Prof Edi, kalangan Muslim seperti ini lebih asyik pula dalam masalah-masalah furu’iyyah, baik dalam bidang sosial, budaya, pemikiran dan keagamaan. Buahnya adalah keterjerambaban ke dalam tindakan dan aksi- aksi yang kurang produktif dalam upaya memajukan peradaban Muslim. Karena itu, jika kita mau berbicara tentang kemajuan peradaban Muslim, sudah waktunya kaum Muslimin membebaskan diri dari psikologi konspiratif dan enclosed mind.

Harapannya, kaum Muslimin lebih mengkonsentrasikan diri pada upaya-upaya kreatif dan produktif daripada terus dikuasai sikap defensif, apologetik, dan reaksioner yang sering eksesif.

Dalam seminar Masa Depan Peradaban Kosmopolitan Islam di Malaysia, yang tidak sempat dihadirinya, Azyu mengajukan sejumlah usulan untuk kebangkitan peradaban – yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia, negara di luar Timur Tengah. Prasyarat utama adalah stabilitas politik. Menurutnya, demokrasi Indonesia yang telah diadopsi dan dipraktekkan sejak 1999 masih perlu dikonsolidasikan dalam tiga hal: basis konstitusional-legal, kelembagaan (parpol, legislatif dan eksekutif), dan budaya politik. Hanya dengan konsolidasi lebih lanjut dapat ditegakkan good governance, penegakan hukum, dan kohesi sosial.

Baca Juga Kapolda Babel Bawa Angin Segar
Sedangkan di Malaysia, menurutnya, juga mendesak perlu konsolidasi kekuatan politik umat Islam yang terceraiberai dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan untuk mempertahankan hegemoni politik dan kekuasaan Melayu, baik di eksekutif maupun legislatif. Juga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang mutlak perlu bagi kemajuan puak Melayu khususnya.