Begini Strategi Pemprov Babel Turunkan Prevalensi Stunting

AYOBANGKA.COM – Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,8 masih berada pada angka 18,5 persen pada 2022.

Angka tersebut menempatkan provinsi kepulauan ini diperingkat ke-8 terendah prevalensi balita stunting di Tanah Air. Bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tercatat sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi nasional sebesar 35,3 persen.

Meskipun dalam kategori rendah, namun angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Babel terus mengembangkan strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi dan tentunya melalui pendekatan lintas sektor sebagai solusi sebuah langkah konkrit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andri Nurtito dalam rilisnya mengatakan dengan hadirnya program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung) yang diinisiasi Penjabat (PJ) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dimana salah satu fokusnya yakni menyasar masalah stunting. Ia optimis penanganan masalah gizi utamanya masalah stunting menjadi lebih efektif.

“Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di satu kabupaten, tetapi juga di tujuh kabupaten/kota se-Babel. Bapak Pj Gubernur menyampaikan arahan langsung kepada semua yang terlibat.

Tidak hanya kepada petugas kesehatan, melainkan juga kepada keluarga hingga kader dan aparat di lingkungan tersebut,” ujar Andri.

Dengan langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga, maka menurutnya bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.

Dari hasil terjun langsung ke desa dan kelurahan tersebut itu juga, ditemukan anggaran pada setiap desa untuk penanganan stunting bervariasi penggunaan dan besarannya, berikut juga dengan insentif untuk para kader PKK, Dasawisma, bahkan Posyandu.

Namun hal itu belum optimal karena belum menyentuh ke masyarakat langsung, ditambah yang masih menjadi masalah lain ada di tingkat kelurahan yang tidak memiliki anggaran dalam penanganan stunting.