Jangan Bikin Rakyat Panik

Fakhruddin Halim
29 Oktober 2022

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para pejabat daerah mengaktifkan komunikasi publik dan jangan bikin rakyat panik.

Pernyataan ini berada di nomor urut dua setelah sinergi stakeholder dari 10 langkah yang harus dilakukan daerah dalam mengendalikan laju inflasi.

Hal ini sampaikan Tito saat rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang juga diikuti Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/10/2022).

Tito bisa jadi mensinyalir selama ini komunikasi publik para pejabat daerah buruk. Gelagat tidak baik ini bisa memengaruhi kondisi ekonomi satu daerah.

Apalagi jika komunikasi publik para pejabat daerah kurang aktif, buruk atau malah bisa menimbulkan kecemasan dan kepanikan di tengah masyarakat. Sudah barang pasti akan memperburuk keadaan.

Dalam situasi tertentu, kepanikan masyarakat bisa membuat harga barang menjadi naik lantaran banyak yang memburu atau memborong barang-barang tertentu.

Isu-isu liar yang bisa semakin berseliweran akibat kurang aktifnya dan baiknya para pejabat melakukan komunikasi publik. Atau lambat merespon setiap isu yang berkembang membuka peluang bagi para spekulan untuk bermain mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Contohnya ketika terjadi krisis pada tahun 1998. Terjadi aksi borong barang. Diikuti kenaikan harga barang yang tinggi karena aksi penimbunan oleh para spekulan.

Tak hanya itu, karena kepanikan maka terjadi rush money. Rush money merupakan sebuah kejadian dimana masyarakat secara besar-besaran akan menarik uang tunai di bank secara serentak dan dalam skala yang besar.

Hal itu dapat menyebabkan bank kehabisan dana tunai yang mengacaukan sistem perbankan. Rush money merusak sendi-sendi terpenting dalam sistem perbankan Indonesia: kepercayaan masyarakat, solvabilitas, dan profitabilitas bank.

Kerusakan itu pada akhirnya membuat banyak bank bangkrut alias gulung tikar. Nah dalam pengendalian inflasi kepanikan masyarakat tidak boleh terjadi.

Jika masyarakat panik maka akan menjadi pemicu berbagai aksi dalam hal ekonomi, sosial dan politik.

Kepanikan juga merusak iklim investasi. Dunia usaha akan lesu darah. Orang menjadi takut untuk berinvestasi lantaran ketidak pastian kebijakan pemerintah. Malah investasi yang sudah berjalan bisa ditarik karena takut kondisi ekonomi, sosial politik akan memburuk.

Kepanikan ini bisa dipicu karena berbagai sebab. Salah satunya pemimpin itu sendiri. Apalagi arus informasi yang bergerak cepat menyebar.

Pernyataan yang tidak terukur, bersifat spekulatif, atau pernyataan yang emosionl, tidak berdasarkan data akurat, justru dapat menimbullan kontroversial harusnya tidak perlu.

Sebab dapat menimbulkan distorsi, keresahan yang berujung kepanikan. Maka selayaknya pejabat atau pemimpin bicara dengan bahasa akal dan hati. Menyejukkan atau meneduhkan. Dan yang paling penting pernyataan terkait problem yang dihadapi masyarakat adalah solutif. Bukan untuk menunjukkan kegagahan atau power kekuasaan. Bahwa ia berkuasa, ia paling benar. Rakyat harus tunduk pada kekuasaan.