Membaca Ulang Peran Energi Nuklir dalam Strategi Net Zero

Ilustrasi/net

Target Net Zero Emission 2060 kerap dipahami sebagai agenda lingkungan semata. Padahal, bagi Indonesia sebagai negara berkembang, transisi energi pada dasarnya adalah persoalan ekonomi. Tantangannya bukan hanya menurunkan emisi, tetapi melakukannya tanpa mengorbankan pertumbuhan, stabilitas harga, dan daya saing industri.

Selama ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbasis batu bara menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Alasannya sederhana dan pragmatis. PLTU mampu beroperasi secara kontinu sebagai baseload dengan capacity factor sekitar 60 hingga 80 persen. Biaya pembangkitannya relatif rendah, berkisar 4 hingga 7 sen dolar AS per kWh untuk unit yang sudah beroperasi. Namun keunggulan tersebut datang dengan konsekuensi lingkungan yang besar, karena intensitas emisinya mencapai 800 hingga 900 gram CO₂ per kWh. Dalam kerangka Net Zero, pengurangan PLTU tidak terelakkan.

Baca Juga  Orkestrasi Berisik Memaksa Restu DPP Gerindra untuk Erzaldi

Persoalan muncul ketika pengganti utama yang diprioritaskan adalah energi terbarukan variabel seperti surya dan angin. Secara teknis, kedua sumber ini memiliki keterbatasan mendasar. Capacity factor Pembangkit Listrik Tenaga Surya hanya sekitar 20 hingga 25 persen, sementara Pembangkit Listrik Tenaga Bayu berada di kisaran 25 hingga 45 persen. Keduanya bergantung pada cuaca dan tidak dapat diandalkan sepanjang waktu.

Untuk menjaga keandalan sistem, penetrasi tinggi energi terbarukan variabel menuntut investasi tambahan yang mahal. Diperlukan baterai penyimpanan skala besar, jaringan transmisi tambahan, serta pembangkit cadangan yang umumnya berbasis gas. Jika seluruh komponen ini dihitung sebagai satu kesatuan sistem, biaya listrik melonjak signifikan. Pembangkit surya yang dikombinasikan dengan penyimpanan dapat mencapai biaya 10 hingga 15 sen dolar AS per kWh atau lebih, jauh di atas biaya PLTU eksisting.

Baca Juga  Langkah Tegas Cagub Hidayat Arsani Layak Diapresiasi

Implikasi ekonominya nyata. Kenaikan biaya energi berpotensi mendorong inflasi berbasis biaya dan menekan minat investasi. Dampaknya paling terasa di sektor industri strategis seperti hilirisasi nikel, baja, dan petrokimia yang membutuhkan listrik murah, stabil, dan tersedia setiap saat. Tanpa baseload yang andal, transisi energi justru berisiko melemahkan agenda industrialisasi nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *